BAN-PT

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BUKU I
NASKAH AKADEMIK

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2011

KATA PENGANTAR

Sejak dibentuk dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 2006, BAN-PT hanya melaksanakan akreditasi program studi. Pelaksanaan proses akreditasi pertama kali dilakukan pada tahun 1996. BAN-PT mulai mengembangkan sistem akreditasi institusi perguruan tinggi pada tahun 2000 dengan membentuk Tim yang bertugas menyusun naskah akademik sistem dan perangkat akreditasi institusi perguruan tinggi. Pada tahun 2002 telah tersusun buku naskah akademik Sistem Akreditasi Institusi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 menyebutkan bahwa akreditasi dilaksanakan terhadap program dan satuan pendidikan.

Pada tahun 2004 perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi telah tersusun, disosialisasikan dan diujicobakan akan tetapi digunakan untuk mengakreditasi institusi perguruan tinggi baru tahun 2007 terhadap 55 perguruan tinggi. Berdasarkan pelaksanaan akreditasi tahun 2007 tersebut, instrumen AIPT ini direvisi lagi, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi, yang semula berjumlah 14 menjadi 7 standar melalui integrasi beberapa standar yang dianggap relevan. Instrumen hasil revisi kemudian digunakan untuk melakukan akreditasi institusi pada 25 perguruan tinggi pada tahun 2008. Pada tahun 2011, akreditasi institusi perguruan tinggi dianggap perlu untuk dilaksanakan lagi. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan untuk akreditasi institusi tahun 2008 perlu dicermati kembali untuk penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan akreditasi tahun 2008 dan perkembangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas:

BUKU I – NASKAH AKADEMIK
BUKU II – STANDAR DAN PROSEDUR
BUKU III – PEDOMAN PENYUSUNAN BORANG
BUKU IV – PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI-DIRI
BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI
BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI
BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu perguruan tinggi kita.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada Tim penyusun perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi ini.

Jakarta, Juli 2011
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Kamanto Sunarto

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
LATAR BELAKANG 1
1.1. Landasan Hukum Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 1
1.2. Institusi Perguruan Tinggi 4
BAB II 5
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 5
BAB III 6
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 6
A. Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 6
B. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 7
C. Kode Etik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 8
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 9
DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I
LATAR BELAKANG

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Hingga Juni 2011, sebanyak 11763 dari 17741 program studi telah terakreditasi BAN-PT. Sebanyak 78 (1,95%) institusi perguruan tinggi telah terakreditasi dari 3996 institusi perguruan tinggi.

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi maka diperlukan akreditasi institusi.

Pada tahun 2004 perangkat instrumen akreditasi telah tersusun, disosialisasikan dan diujicobakan akan tetapi digunakan untuk mengakreditasi institusi perguruan tinggi baru tahun 2007 terhadap 55 perguruan tinggi. Berdasarkan pelaksanaan akreditasi tahun 2007 tersebut, instrumen AIPT ini direvisi lagi, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi, yang semula berjumlah 14 menjadi 7 standar melalui integrasi beberapa standar yang dianggap relevan. Instrumen hasil revisi kemudian digunakan untuk melakukan akreditasi institusi pada 25 perguruan tinggi pada tahun 2008. Pada tahun 2011, akreditasi institusi perguruan tinggi dianggap perlu untuk dilaksanakan lagi. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan untuk akreditasi institusi tahun 2008 perlu dicermati kembali untuk penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan akreditasi tahun 2008 dan perkembangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Landasan Hukum Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Pengembangan akreditasi institusi perguruan tinggi merujuk kepada:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60:

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61:

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47:
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut :

Pasal 86:
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87:
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan
c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88:
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

1.2. Institusi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga melaksanakan fungsi tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola ipteks. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik masukan, proses maupun keluaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua institusi perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi perguruan tinggi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

BAB III
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi perguruan tinggi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi perguruan tinggi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (2) prosedur akreditasi perguruan tinggi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi perguruan tinggi; (3) instrumen akreditasi perguruan tinggi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi perguruan tinggi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi perguruan tinggi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi perguruan tinggi; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk pedoman penyusunan portofolio; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

A. Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Dalam Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa “Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan”. Pada dasarnya, secara substansi, tujuh standar akreditasi institusi yang dikembangkan oleh BAN-PT telah mencakup aspek-aspek yang ada pada delapan Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tersebut di atas. Namun demikian, jika dianggap perlu, tujuh standar akreditasi perguruan tinggi ini akan direvisi sesuai dengan delapan Standar Nasional Pendidikan apabila delapan Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan tinggi sudah selesai dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan sudah disahkan berlakunya dalam bentuk Permendiknas. Perlu diketahui bahwa, instrument akreditasi institusi ini telah mulai dikembangkan sejak tahun 2004 sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup standar tentang komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan perguruan tinggi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; sistem jaminan mutu; serta memiliki sejumlah program studi terakreditasi.

Deskripsi setiap standar akreditasi disajikan pada Buku II: Standar dan Prosedur.

B. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam instrumen yang berbentuk borang dan laporan evaluasi diri. Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu perguruan tinggi.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu institusi atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III.

C. Kode Etik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua jenjang dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh institusi perguruan tinggi atau program studi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam borang dan evaluasi diri yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi atau institusi perguruan tinggi.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu institusi atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi perguruan tinggi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR PUSTAKA

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. The Lecture’s Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. Education Criteria for Performance Excellence. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2010. Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2000. Guidelines for External Accreditation of Higher Education. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2000. Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: BAN-PT.

Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. Investasi dalam Pembangunan. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review. Washington, D.C.: CHEA.

Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.
http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b (diakses tanggal 24 Mei 2002).

Ditjen Dikti. 1975. Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Ditjen Dikti. 1976. Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Ditjen Dikti. 1976. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Dochy, F.J.C. et al. 1996. Management Information and Performance Indicators in Higher Education. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. Quality assurance in higher education. Proposal for consultation. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Hudson, W.J. Intellectual Capital. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kember, D. 2000. Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning. London: Kogan Page Limited.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. Benchmarking: A Manual for Australian Universities. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units. Washington, DC: NCATE.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. Accreditation Standards.

QAAHE External review process – Proposal. http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide. Gloucester: QAA, http:/www.qaa.ac.uk.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. QAA external review process for higher education in England. Operational Description. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

Tim BAN-PT. 2003. Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA.